Sejak dulu, bahkan sebelum mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD), yang namanya siaran televisi Malaysia selalu menjadi konsumsi...
Beranda » Arsip untuk September 2016
KONVERSI HAK ATAS TANAH
Belakangan di media-media massa, baik elektronik, cetak maupun online banyak saya, anda, kita semua lihat, dengar dan saksikan, ka...
—
Monday, September 26, 2016
—
3 Comments
—
Perdata
SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
Jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu ketika Indonesia belum menjadi Negara Indonesia, atau lebih tepatnya ketika zaman kerajaan-k...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM FUNGSI PENGAWASAN
Eksistensi kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimulai sejak di disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin...
CONTOH PERJANJIAN JUAL BELI BARANG
Kehadiran suatu aturan dalam suatu perjanjian dimaksudkan untuk memudahkan para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan hak ...
—
12:47:00 AM
—
Add Comment
—
Perdata
PROSES PENDAFTARAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
Jumlah Penduduk yang semakin banyak dan terus bertambah, tentunya kebutuhan akan suatu lahan, baik itu untuk tempat tinggal, untuk b...
—
Saturday, September 24, 2016
—
Add Comment
—
Perdata
JENJANG ATAU TINGKATAN PENGUASAAN ATAS TANAH
Masa sekarang ini, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun-ketahun, tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan wa...
HAM YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
1.Alenia Pertama, yaitu pada kata: “Bahwa sesunggunya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” Telah jelas disini ditegaskan bahw...
PERAN BPD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyel e nggararaan urusan pemerintaha...
APAKAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA SUDAH SESUAI DENGAN GOOD GOVERNANCE
Pelayanan publik di Indonesia tidak terlepas dari model model birokrasi yang dikembangkan. Hal ini berjalan semenjak sejarah pra Indones...
PELAYANAN PUBLIK DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE
Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin b...
KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)
a. Pengertian Kesejahteraan Sosial Masalah kesejahteraan merupakan persoalan yang sering dibahas baik di Negara maj...
HAM DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Berkenaan dengan hak asasi ini, PBB mengeluarkan pernyataan bersama yang disebut Universal Deklaration of Human Rights pada tanggal 10 ...
PANDANGAN HAM DALAM TEORI HUKUM ALAM
Pandangan HAM dalam Teori Hukum Alam a. Ham dalam Pandangan Paham Liberalisme Liberalisme adalah suatu pandangan yang ...
Dasar-dasar Konsepsi HAK Asasi Manusia (HAM)
Menurut sejarahnya, asal mula pengakuan terhadap keberadaan atau eksistensi hak asasi manusia dimulai dari Eropa Barat, yang mana tongg...
PENGERTIAN HAM MENURUT AHLI DAN UU NO. 39 TH 1999 TTG HAM
Secara umum atau dalam pengertian umum, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Mahaes...
MEMAKNAI KONSEP HAM BERDASARKAN IDEOLOGI PANCASILA
Sejauh ini perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) banyak mengalami perubahan perubahan yang mendasar, yang mana permulaan atau tonggak per...
—
10:21:00 AM
—
Add Comment
—
Tata Negara
STATUS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL RI
Semakin bertambahnya penduduk dunia yang semakin komplek, maka sudah selayaknya untuk memenuhi kebutuhannya itu, maka setiap manusia me...
—
10:07:00 AM
—
Add Comment
—
Internasional
KEBERADAAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Hukum diera reformasi yang berlaku disuatu Negara sangat berpariasi dan bermacam-macam, baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak...
—
Sunday, September 4, 2016
—
1 Comment
—
Internasional
PROSPEK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN
ESENSI PELAYANAN PUBLIK 1. Pengertian dan Tujuan Menurut kotler dalam sampara lukman , pelayanan adalah setiap kegiata...
—
Friday, September 2, 2016
—
Add Comment
—
Tata Negara
Hubungan Vertikal Lembaga Negara, Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah
Hubunga Lembaga Negara, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mulai dari pemerintah pusat kemudian kevrovinsi maupun kabupaten kot...
—
4:32:00 AM
—
1 Comment
—
Tata Negara
ALUR PERADILAN DALAM PENGADILAN AGAMA
Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam (muslim). Sebagaiman...
—
Thursday, September 1, 2016
—
Add Comment
—
Perdata
Menyikapi Peraktik Kotor dalam Ranah Pendidikan
Terlepas dari penglihatan kita selama ini, ternyata ranah pendidikan kita sudah sejak lama telah tercemar oleh orang-or...
—
11:41:00 PM
—
Add Comment
—
Ekonomi
Pidana Mati: Pelanggaran HAM Kah ?
BAB. I Pendahuluan A. Latar belakang Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dan menjadi dasar kekuatan mengikat dari hukum itu...
—
3:28:00 AM
—
Add Comment
—
Pidana
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI adalah istilah padanan dari istilah asing yang dalam kepustakaan asing dikenal seba...
—
3:22:00 AM
—
Add Comment
—
Ekonomi
Hukum Humaniter Internasional
Pengertian Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-ak...
—
3:18:00 AM
—
1 Comment
—
Internasional
Keuangan Negara
Keberhasilan dalam reformasi sosial yang digalakkan atau di bangkitkannya keinginan untuk melawan dari penindasan sejak runtuhnya pem...
—
3:14:00 AM
—
Add Comment
—
Tata Negara
Adat Perkawinan Melayu Sambas
BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Adat istiadat masyarakat melayu sambas yang masih ada dan masih digunakan dar...
Subscribe to:
Posts (Atom)